PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21.

Sebelum melakukan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, maka Pemotong Pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada saat pendaftaran NPWP. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21. Dalam melaporkan objek pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 21 selama satu tahun harus sama dengan biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dalam laporan laba rugi sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

Dasar hukum.
  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.











Sumber:
http://www.wibowopajak.com/2012/02/pengertian-pph-pasal-21.html
http://www.blogkeuangan.com/2011/07/dasar-hukum-dan-pengertian-pph-pasal-21.html

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbedaan Pandangan Masyarakat Tentang Profesi Bisnis

Nah, kali ini mau bahas lagi tentang "Perbedaan Pandangan Masyarakat Tentang Profesi Bisnis" Pandangan Masyarakat Dulu Kalau menurut pendapatku sendiri, pada zaman dulu itu masyarakat masih tidak berminat terhadap bisnis. Bisnis pada zaman dulu belum dianggap sebagai profesi. Faktor-faktor nya terlihat yang membuat masyarakat kurang minat terhadap bisnis yaitu dari pendapatan yang tidak bisa ditebak atau diperkirakan, kurang menjamin, rasa kurang percaya terhadap orang lalin, kurang jujur, dan masih dianggap rendah. Pandangan Masyarakat Sekarang Sekarang menjadi profesi bisnis yang paling banyak diminati masyarakat sampai remaja pun banyak yang terjun ke dunia bisnis. masyarakat mulai berubah pikiran tentang profesi bisnis. faktor yang mungkin menyebabkan bisnis sekarang banyak di minati yaitu karena persaingan antar para pencari kerja yang mulai ketat juga karena lapangan kerja yang sudah semakin sedikit sehingga banyak yang mulai membuka lapangan kerja lewat profesi b...
Baca selengkapnya

Adjustment Letter

Gudang Pusat Grosir Jl. Arif Rahman Hakim No. 76 Depok, Jawa Barat December 02, 2016 MEDIA ART COMPANY Jln. Kuningan Raya No. 11 Jakarta 20129 Dear Mrs. Nur Alfi, I would like to apologize for the problem that disappoint you. Errors in the system, process of packing and we’re not check again is the reason why the television that you ordered is damaged. I would replace it with a new one, but didn't same with TOSHIBA 40L2550 40”. You can accept the new goods after 3 days of this letter sent. Contact me again on CS.gudangpusatg@gmail.com Again, I would like to apologize for mistake. Very truly yours, Agung Manager, sales & service Sumber: http://www.businesscommunicationarticles.com/adjustment-letter-sample-example-template-and-format/ http://desyhastiwi.blogspot.co.id/2013/09/order-complaint-adjustment-letter.html
Baca selengkapnya

Contoh Order Letter

MEDIA ART COMPANY Jln. Kuningan Raya No. 11 Jakarta 20129 Ref      : DC/AB/75A 11 November, 2016 Gudang Pusat Grosir Jl. Arif Rahman Hakim No. 76 Depok Dear sirs, Thank you for your offering letter dated February, 7th 2016. We have read and learned it. We are interested to order some products from your company. We ordering 10 units of TV with the specifications for TOSHIBA 40L2550 40" FULL HD LED TV. We hope that our orders will arrive within a week after this letter is received. The payment will be sent after we received our orders. Thank you for your cooperation. Yours faithfully,       Nur Alfi Fauziah Purchase Manager Sumber : http://www.tutorialbahasainggris.com/3-contoh-surat-pesanan-dalam-bahasa-inggris-dan-artinya.html
Baca selengkapnya